Marwan Dasopang Sosialisasikan UU Pesantren Kepada Pengelola Lembaga Pondok Pesantren

0
60

PACET, (AMIFANEWS.COM).-
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Drs. H. Marwan Dasopang, M.Si., melaksanakan sosialisasi Undang-Undang (UU) No 18 tahun 2019 tentang Pesantren kepada para pengelola lembaga pendidikan pesantren, kiyai, ustadz dan tokoh agama di lingkungan Pondok Pesantren Al-Istiqomah di Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Jawa Barat, Minggu (4/10).


Selain dihadiri Marwan Dasopang, juga turut hadir Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI Dr. H. Wahyono Abdul Ghofur, M.Ag., Anggota Komisi III DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.Ap., dan puluhan konstituen.
“Selain urusan UU, APBN, pengawasan, tapi kita juga harus mendatangi masyarakat atau konstituen. Banyak hal yang telah diputuskan di DPR, harus disosialisaikan kepada masyarakat. Ini bagian dari sosialisasi. Jadi terkait materinya adalah sosialisai Undang-Undang Pesantren,” kata Marwan kepada wartawan usai melaksanakan sosialisasi UU Pesantren.


Marwan mengatakan, pihanya yang berasal dari Fraksi PKB asal daerah pemiihan Sumatera Utara bahwa pihaknya konsentrasi mengesahkan Undang-Undang Pesantren.
“Memang Undang-Undang Pesantren ini usulan PKB. Berasal dari Fraksi PKB. Tapi setelah menjadi UU negara, maka supaya masyarakat yang mengelola pesantren untuk memaknai pesantren dengan UU baru ini supaya tidak salah. Sehingga manfaatnya apa, dan bergerak di bidang apa? Jadi saya sebagai Ketua Panja ikut bersenang hati bisa hadir di Kabupaten Bandung,” katanya.


Lebih lanjut Marwan mengatakan, setelah ada Undang-Undang Pesantren, harus ditindaklanjuti di daerah dengan adanya pembahasan Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan dari UU tersebut.
“Karena begini, Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah itu mengatakan pemerintah daerah tidak boleh mengurusi kementerian pusat. Karena Kementerian Agama ini vertikal, bukan daerah. Maka tidak boleh menganggarkan di APBD-nya. Karena itu, kita membuatkan pasal di pendanaan, yaitu ada di pasal 18, ada ayat yang mengatakan keuangan daerah,” tuturnya.


Karena itu, imbuh Marwan, implementasi dari keuangan daerah untuk pesantren boleh dilakukan melalui Perda. “Yang sudah mengagas Perda itu Provinsi Jawa Barat, sehingga Jabar bisa menjadi contoh. Karena itu, yang selama ini Bupati, Gubernur, berhalangan dari segi Undang-Undang dalam mengalokaikan anggaran dari APBD, sekarang enggak lagi dan sudah boleh. Kita dorong bupati untuk membuat Perda Pesantren,” tuturnya.
“Karena sudah ada UU terkait dengan hal itu, jadi tidak hanya berpedomanan pada UU No 32/2004, dan UU no 18/2019 juga sudah bisa,” imbuhnya.
Disinggung tentang anggarannya berapa untuk pendidikan pesantren, ia mengatakan, belum ada, karena peraturannya masih digodok. Kemudian, peraturan turunan lagi dikerjalan. Mudah-mudahan 2021 sudah selesai, dan 2022 sudah mulai implementasi pada anggarannya.
“Saya bergembira, katanya Senin besok mau ada uji publik. Mudah-mudahan publik sudah memahami dengan baik, sehingga apa yang dihajatkan pesantren dan selama ini belum terjawab, bisa terjawab dengan hadirnya peraturan-peraturan turunan tersebut,” katanya.


Di hadapan para pengelola pondok pesantren, Marwan mengungkapkan, adanya UU Pesantren itu dilatarbelakangi jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren sudah ada.
“Yang mencerdaskan anak bangsa pesantren. Pimpinan pesantren turut menyatukan Nusantara, yang saat ini Indonesia,” katanya.


Ia pun mengungkapkan, dalam membuat UU Pesantren itu tidak mudah. Marwan pun berharap dengan adanya UU Pesantren ini, pesantren harus mandiri dalam menentukan kurikulumnya dan tak ada campur tangan pemerintah.
“Pesantren bebas mengatur kurikulumnya. Negara sudah bicara, mari kita berbenah. Penjaminan mutu di lingkungan pesantren ada di kiyai,” katanya. (Saiful Rahman)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here